SEJARAH HARI IBU

Setiap tanggal 22 Desember, publik di tanah air memeringati Hari Ibu. Momen ini kerap kali menjadi waktu yang dipilih untuk mengingat kembali jasa-jasa orang tua dalam mendidik anaknya. Tapi tahukah kamu bahwa Hari Ibu sebenarnya bermula dari ide gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan? Dan ide ini berawal dari sebuah kongres yang digelar di Yogyakarta.

Ya, Hari ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini berawal dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928.

Kemudian Pada 22 Desember 1953, dalam acara peringatan kongres ke-25, Presiden RI Soekarno menetapkannya sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI No. 316 Tahun 1953. Sejak saat itulah, setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia

Kongres pertama tersebut digelar di Pendopo Dalem Jayadipuran, yang sekarang menjadi Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.

Adapun dalam pertemuan tersebut didiskusikan isu-isu yang menyangkut perempuan terutama soal hak di bidang pendidikan dan pernikahan. Mereka memperjuangkan bagaimana perempuan bisa memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam kedua hal tersebut.

Berdasarkan penelusuran, Kongres Perempuan Indonesia ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera.

Ada sekitar 1000 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Diantaranya para tokoh perwakilan dari organisasi-organisasi terkemuka di Hindia Belanda, antara lain perkumpulan Boedi Oetomo, Pemuda Indonesia, PSI, Walfadjri, Jong Java, Jong Madoera, Muhammadiyah, dan Jong Islamiten Bond. Serta perwakilan dari organiasi perempuan antara lain Wanita Utomo, Aisyiah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, dan Jong Islamiten Bond Dames Afdeling.

Dari kongres ini, diperoleh beberapa keputusan, meliputi :

1. Pendirian badan federasi bersama untuk menyatukan organisasi-organisasi perempuan bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI.
2. Menerbitkan surat kabar dengan susunan pengurus dari anggota PPPI yang antara lain Nyi Hadjar Dewantara, Hadjinah, Ny Ali Sastroamidjojo, Ismoediati, Budiah dan Soenaryati.
3. Mendirikan studiefonds yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan tidak mampu.
4. Melakukan penguatan pada kegiatan kepanduan putri.
5. Mencegah terjadinya perkawinan anak-anak.
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah yang berisi tuntutan supaya diadakan fonds atau dana bagi janda dan anak-anak, tuntutan tak mencabut dana pensiun, memperbanyak sekolah untuk putri.
7. Serta tuntutan kepada Raad (pengadilan) agama agar setiap proses thalak bisa diperkuat dengan bukti tertulis dan sesuai dengan peraturan agama.

DITOLAK KAUM KOLOT

Ketua Kongres RA Soekonto dalam sambutannya menjelaskan bahwa kongres ini tak terlepas dari tentangan kaum kolot yang masih memandang rendah kaum perempuan.

Dalam buku berjudul Kongres Perempuan Pertama karya Susan Blackburn disebutkan bahwa tentangan tersebut terutama berisi kritik antara lain yang memendang bahwa perempuan Indonesia belum matang untuk berserikat, bermufakat dan berkumpul.

Disebutkan pula bahwa perempuan Indonesia tidak perlu memikirkan kehidupan lantaran itu merupakan tanggung jawab laki-laki.

"Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Sudah pasti perkataan saya ini tidak bermaksud melepaskan perempuan Indonesia dari dapur. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum. Artinya perempuan tidak menjadi laki-laki, perempuan tetap perempuan, tetapi derajatnya harus sama dengan laki-laki, jangan sampai direndahkan seperti jaman dulu," demikian salah satu potongan dalam sambutan yang dibacakan Ketua Kongres.

Atas dasar itulah, para kaum pergerakan perjuangan hak perempuan ini kemudian menggagas untuk melaksanakan kongres yang kemudian disebut Kongres Perempuan Pertama. 

Sumber : jogja.tribunnews.com